Pengambilan Sumpah/Janji PNS Sekretariat KPU di Wilayah DKI Jakarta
Pada Selasa 16 Juni 2020 yang lalu 3 orang Staf Sekretariat yang merupakan CPNS di lingkungan Sekretariat KPU se-DKI Jakarta dikukuhkan menjadi PNS melalui pengambilan Sumpah/Janji PNS dengan dipandu oleh Sekretaris KPU Provinsi DKI Jakarta, Martin Nurhusin, S.H., M.M dan disaksikan oleh seorang rohaniawan. Pelaksanaan pengambilan sumpah/janji PNS ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1975 tentang Sumpah/Janji Pegawai Negeri Sipil, di mana di Pasal 1 disebutkan bahwa setiap calon Pegawai Negeri Sipil segera setelah diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil wajib mengangkat Sumpah/Janji Pegawai Negeri Sipil menurut agama/kepercayaannya kepada Tuhan Yang Maha Esa.
Ketiga PNS yang diambil sumpah/janjinya tersebut adalah Mia Ariesta, S.IP (Staf KPU Kab. Adm. Kepulauan Seribu), Azizah Noor Laili Kamayani, S.IP dan Riza Dian Kurnia, S.H (Staf KPU Prov. DKI Jakarta). Ketiganya telah diangkat sebagai PNS per TMT 1 April 2020.
Ketiganya telah resmi sebagai PNS di lingkungan Sekretariat KPU Provinsi DKI Jakarta dan KPU Kepulauan Seribu setelah sebelumnya dinyatakan Lulus dalam mengikuti Pendidikan Latihan Dasar (Latsar) pada 12 Agustus-17 Oktober 2019 yang lalu di Balai Diklat Aparatur Kementerian Kelautan dan Perikanan, Subang.
Hadir sebagai undangan dalam pengambilan sumpah/janji tersebut antara lain Ketua dan Anggota KPU Provinsi DKI Jakarta, Ketua dan Sekretaris KPU Kepulauan Seribu, serta para Kabag dan Kasubbag KPU Provinsi DKI Jakarta. Pengambilan sumpah/janji dilaksanakan di Ruang Serba Guna Gedung KPU Provinsi DKI Jakarta secara sederhana dengan tetap mematuhi protokol kesehatan Covid-19. Seluruh panitia, peserta, dan tamu undangan yang hadir diwajibkan memakai masker, memperhatikan jarak, dan menjaga kebersihan. Pemberian ucapan selamat kepada peserta pun dilakukan tanpa berjabat tangan secara langsung.
Ketiga PNS yang telah diambil sumpah/janjinya tersebut diharapkan dapat mengemban amanah dengan baik dan mampu memberikan pelayanan yang terbaik bagi stakeholder KPU maupun masyarakat umum baik pada saat tahapan Pemilu maupun dalam pekerjaan sehari-harinya.
