Sebagai TPS Termahal, Wilayah Pengeboran Minyak Jadi Tantangan Tersendiri Bagi KPU Kepulauan Seribu
Penyelenggaraan Pemilu Serentak 2019 memiliki banyak hal menarik yang dapat dicermati dan dijadikan pelajaran untuk penyelenggaraan pemilu selanjutnya. Pasalnya, penyelenggaraan pemilu serentak ini merupakan sejarah baru bagi demokrasi Indonesia yang tentu saja meninggalkan banyak kesan untuk masyarakat, termasuk bagi penyelenggara pemilu itu sendiri. Selain harus mendistribusikan logistik pemilu dengan mengarungi lautan dengan medan yang tidak biasa, KPU Kepulauan Seribu sebagai penyelenggara pemilu yang bertanggung jawab pada daerah pemilihan di Kepulauan Seribu juga memiliki tanggung jawab untuk memastikan seluruh penduduk yang terdaftar sebagai pemilih di Kepulauan Seribu mengetahui informasi mengenai kepemiluan dan menggunakan hak pilihnya pada 17 April 2019.
Sebagai wujud implementasi dari salah satu misi KPU yaitu meningkatkan partisipasi dan kualitas pemilih dalam Pemilu sebagai bentuk dari Pemilih Berdaulat Negara Kuat, KPU Kepulauan Seribu memiliki kewajiban untuk memfasilitasi para pemilih dari berbagai aspek, salah satunya aspek Pemilih Berkebutuhan Khusus. Pemilih berkebutuhan khusus yakni pemilih yang mencakup masyarakat di wilayah perbatasan atau terpencil, penghuni lembaga permasyarakatan, pasien dan pekerja rumah sakit, pekerja tambang lepas pantai, perkebunan, dan kelompok lain yang terpinggirkan. Salah satu kategori Pemilih Berkebutuhan Khusus yang berada di daerah Kepulauan Seribu adalah pemilih yang merupakan pekerja di perusahaan pengeboran minyak lepas pantai.
Pada wilayah Kepulauan Seribu, terdapat perairan yang dihuni oleh perusahaan pengeboran minyak lepas pantai dengan kondisi banyak pekerja yang tidak bisa pulang ke daerah asal pada hari pencoblosan yang disebabkan oleh beberapa hal. Pertama, sistem kerja shifting yang mewajibkan pekerja untuk tetap masuk pada hari pencoblosan. Kedua, kapal yang digunakan sebagai transportasi pekerja untuk datang dan pulang ke Jakarta tidak beroperasi setiap hari sehingga mengharuskan pekerja untuk tinggal beberapa hari di anjungan tersebut. Maka dari itu, KPU Kepulauan Seribu memfasilitasi para pekerja untuk menggunakan hak pilihnya dengan mendirikan TPS di beberapa titik di wilayah pengeboran minyak lepas pantai. Dengan kondisi medan di wilayah pengeboran minyak lepas pantai yang sulit dijangkau dan cukup menantang, hal ini menjadikan Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang berada pada wilayah tersebut dinobatkan sebagai TPS termahal di DKI Jakarta.
TPS termahal ini terletak di dua lokasi pengeboran minyak lepas pantai Kepulauan Seribu milik PT Pertamina Hulu Energi Offshore North West Java (PHE ONWJ) dan PT Pertamina Hulu Energi Offshore Southeast Sumatra (PHE OSES). TPS yang ada di wilayah ini berjumlah 9 TPS dengan perincian 4 TPS di daerah PHE ONWJ yang tersebar di beberapa titik, yaitu pada Anjungan Echo, Anjungan Bravo, Anjungan Mike Mike, dan Anjungan Zulu, serta 5 TPS berada di PHE OSES yang tersebar dengan perincian tiga TPS di Pulau Pabelokan, satu TPS di Wilayah Central Business Unit (CBU), dan satu TPS di wilayah North Business Unit (NBU).
Dengan kondisi TPS yang tersebar di tengah laut lepas, maka membutuhkan transportasi khusus untuk menyambangi daerah tersebut. Untuk mengantarkan KPPS yang bertugas pada hari pencoblosan, menjemput logistik dan elemen-elemen lain yang terlibat dalam pemungutan suara hingga proses distribusi pasca pemungutan suara, KPU Kepulauan Seribu dan badan pengawas pemilu harus menaiki kapal dan chopper untuk bisa menjangkau beberapa titik TPS yang telah ditentukan. Tentu saja, dengan transportasi khusus yang digunakan serta akomodasi yang harus dikeluarkan untuk proses pengantaran hingga distribusi pasca pemungutan suara, biaya yang dikeluarkan pun tidak murah karena menghabiskan budget lebih dari 50 juta untuk mendirikan 9 TPS yang berada di wilayah ini.
Dengan kerjasama yang solid antara pihak KPU Kepulauan Seribu dan PHE, penyelenggaraan pemilu di wilayah pengeboran minyak lepas pantai ini berhasil terlaksana dengan baik meskipun menemui beberapa kendala, salah satunya data pemilih yang berubah-ubah dikarenakan shift para pekerja yang tidak tentu. Namun, hal tersebut berhasil ditangani dan kendala yang ditemukan dapat menjadi koreksi serta referensi untuk penyelenggaraan pemilu yang akan datang.
