Opini/Artikel

Ada hal baru dan cukup menarik di Pulau Karya, salah satu pulau kecil yang berjarak 10 menit dari Pulau Pramuka. Baru-baru ini, pemerintah Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu baru saja meresmikan beberapa spot instagramable di sekitaran Pantai Cikaya. Spot tersebut terdiri dari lokasi swafoto yang unik, wahana bermain untuk anak, wahana outbound, serta jembatan kayu. Rencananya juga akan dibangun kolam renang sebagai salah satu keunikan dan daya tarik bagi pengunjung. Untuk mengunjungi Pulau Karya, pengunjung dapat berangkat dari Pulau Pramuka atau Pulau Panggang dengan menaiki ojek kapal dengan tarif 3000-5000 rupiah untuk sekali keberangkatan. Pengunjung diharapkan membawa perbekalan yang cukup karena masih jarang ditemukan penjual makanan atau minuman. Lokasi wisata ini baru saja diresmikan dan langsung dikunjungi oleh Komisioner KPU Kepulauan Seribu didampingi oleh Bapak Jamaludin selaku Kasie Pemerintahan Kelurahan Pulau Panggang. Lokasi wisata ini diharapkan dapat menaikkan jumlah pengunjung ke Pulau Karya. Lokasi Pantai Cikaya yang dekat dengan Rumah Pintar Pemilu KPU Kepulauan Seribu ini diharapkan dapat menarik minat pengunjung untuk mendatangi RPP dan menggali informasi mengenai kepemiluan. Murhofik selaku Ketua KPU Kepulauan Seribu mengapresiasi pembaruan yang dilakukan oleh pemda setempat. "Hal ini bagus ya, kita ketahui bersama kalo Pantai Cikaya ini sebenernya nggak kalah bagus sama pantai di pulau lainnya tapi kalah pamor karena berlokasi di pulau kecil. Namun, dengan adanya langkah seperti ini dari pemerintah setempat, saya harap Pantai Cikaya bisa ramai dikujungi wisatawan sekaligus bisa mampir juga ke Rumah Pintar Pemilu punya KPU Kepulauan Seribu. Lokasinya deket kok." ungkap Murhofik. Saat ini, spot wisata di Pulau Karya masih akan terus dikembangkan untuk menarik pengunjung. Selama ini, Pulau Karya dijadikan sebagai lokasi perkantoran dan mess pegawai yang dinas di Kepulauan Seribu. Belum banyak wisatawan yang mengetahui adanya spot pantai yang bersih dan pemandangan yang indah di pulau ini. Harapannya, setelah adanya pembangunan spot wisata di dekat pantai bisa menarik pengunjung dan menjadikan Pantai Cikaya ini sebagai salah satu lokasi wisata yang wajib dikunjungi ketika sedang berada di Kepulauan Seribu. Jika ingin melihat sekilas mengenai Pulau Karya dan Rumah Pintar Pemilu KPU Kepulauan Seribu, silakan cek video teaser kami pada kolom video di beranda website KPU Kepulauan Seribu.

Pemilihan Umum (Pemilu) Serentak 2019 merupakan sejarah baru bagi Indonesia. Pemilu ini merupakan pemilu terbesar dengan jenis pemilu terbanyak sepanjang sejarah Indonesia. Pemilu serentak 2019 dilaksanakan pada 17 April 2019 untuk memilih pasangan calon presiden dan wakil presiden, 575 anggota DPR RI, 136 anggota DPD, 2.207 anggota DPRD Provinsi dan 17.610 anggota DPRD Kota/Kabupaten di seluruh Indonesia. Pemilu serentak 2019 dilaksanakan berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14 / PUU-XI/2013 tentang pemilu serentak, yang memiliki tujuan untuk meminimalkan pembiayaan negara dalam pelaksanaan pemilu, meminimalisir politik biaya tinggi bagi peserta pemilu, serta politik uang yang melibatkan pemilih, penyalahgunaan kekuasaan atau mencegah politisasi birokrasi, dan merampingkan skema kerja pemerintah. Putusan Mahkamah Konstitusi ini atas dasar beberapa pertimbangan mengenai pemilu yang telah dilaksanakan pada tahun-tahun sebelumnya. Setelah melewati proses tahapan pemilu serentak 2019 yang cukup panjang, KPU sebagai lembaga penyelenggara pemilu telah melakukan evaluasi pemilu serentak 2019 dalam agenda Konsolidasi Nasional (Konsolnas) yang dihadiri oleh Anggota KPU Provinsi dan Kabupaten/kota serta Sekretaris KPU provinsi dan kabupaten/kota seluruh Indonesia. Mengutip pesan yang disampaikan oleh Wahyu Setiawan selaku Anggota KPU RI, substansi dari kegiatan Konsolidasi Nasional adalah merefleksi kinerja KPU untuk mendapat sesuatu yang baru dan dilaksanakan pada pemilu maupun pemilihan selanjutnya. Pada agenda Konsolnas tersebut, ditarik kesimpulan bahwa terdapat tiga keberhasilan pemilu serentak 2019, yaitu efisiensi pengadaan logistik yang mencapai 40,1% atau Rp 838.946.769; partisipasi masyarakat untuk memilih dan datang ke TPS mencapai 82,15%, angka ini melebihi target yang ditentukan oleh pemerintah yaitu sebesar 77,5% ; dan jumlah sengketa di MK menurun, perkara yang terkabul hanya sebanyak 12 sengketa dari jumlah total perkara teregister sebanyak 260 sengketa. Hal ini tentu menjadi tren positif yang harus dijaga dan diteruskan pada penyelengaraan pemilu yang akan datang. Kesan Generasi Z mengenai Pemilu Serentak 2019 Pemilu kali ini tentu saja memiliki kesan tersendiri bagi setiap orang, termasuk first time voters dan generasi Z. Menurut Benesik, Csikos, dam Juhes (dalam Theoritical Review; Teori Perbedaan Generasi oleh Yanuar Surya Putra, 2016), generasi Z merupakan generasi yang lahir pada rentang tahun 1995-2010. Bagi generasi ini yang telah berusia 17-24 tahun, pemilu serentak ini bukan hanya baru pertama kali di Indonesia, namun mungkin pertama kali mereka rasakan selama hidup. Banyaknya kertas suara yang harus mereka bawa ke bilik TPS dan banyaknya jumlah kandidat yang harus mereka pilih pada masing-masing kertas suara menjadi tantangan tersendiri bagi para first time voters. Namun, tentu hal ini tidak menjadi sulit karena generasi ini masuk pada kategori melek dengan perkembangan teknologi dan memiliki rasa ingin tahu yang tinggi. Dikutip dari Tirto.id, Generasi Z dikenal sebagai karakter yang berpikiran lebih terbuka dan tentu saja lebih ramah teknologi. PR yang harus dilakukan oleh KPU selaku penyelenggara pemilu adalah mencari formula atau cara untuk meningkatkan rasa ingin tahu dan kepedulian Generasi Z terhadap hal-hal yang berhubungan dengan pemilu melalui metode sosialisasi yang menarik sehingga aspek partisipasi masyarakat pada pemilu tidak hanya meningkat secara kuantitas, namun juga secara kualitas. Selain aspek sosialisasi, terdapat beberapa aspek yang juga bisa ditingkatkan agar pelaksanaan pemilu selanjutnya dapat berjalan lebih baik. Jika dilihat dari aspek pelaksanaan pemilu serentak 2019, pelaksanaan tahapan pemilu berjalan dengan cukup baik, aman dan sukes. Namun, beberapa hal yang perlu diantisipasi pada awal tahapan adalah beban kerja yang harus ditanggung oleh penyelenggara pemilu, PPK, PPS dan KPPS serta alokasi waktu yang diberikan untuk menyelesaikan tahapan demi tahapan yang telah direncanakan. Pelaksanaan pemilu serentak pun harus ditinjau kembali dari segi jadwal pelaksanaan. Pemisahan jadwal pelaksanaan dengan susunan serentak nasional (Pilpres, DPR RI, DPD) dan serentak lokal (Pilgub, DPRD Provinsi, Pilbup/walikota, dan DPRD Kab/Kota) dirasa penting untuk dilakukan karena akan berkaitan dengan beban kerja penyelenggara dan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan bagi penyelenggara pemilu, seperti sakit, risiko kecelakaan kerja bahkan kematian. Aspek lain yang harus ditingkatkan pada penyelenggaraan pemilu selanjutnya adalah aspek terkait tata kelola pemilu yang meliputi kesiapan penyelenggara pemilu baik dari segi teknis pemilu maupun pemahaman penyelenggara terhadap aturan-aturan kepemiluan. Sehingga, kesalahan-kesalahan dalam pelaksanaan tahapan pemilu bisa diminimalisir. Kesiapan penyelenggara ini penting karena berdampak pada kredibilitas lembaga dan tingkat kepercayaan publik. Selain itu, penyelenggara pemilu juga perlu memikirkan cara-cara yang efektif untuk meningkatkan kesadaran politik pemilih. Hal ini bertujuan agar pemilih bisa menentukan pilihan berdasarkan rekam jejak calon, visi-misi, dan indikator substantif lainnya. Dengan demikian, akan lahir para pemilih cerdas yang juga akan melahirkan pemimpin dan wakil rakyat yang berkualitas. Mia Ariesta Penulis merupakan bagian dari Generasi Z yang mendapatkan tanggung jawab sebagai CPNS KPU, ditempatkan pada satuan kerja KPU Kepulauan Seribu. Rujukan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14 / PUU-11/2013 tentang Pemilu Serentak Putra, Yanuar Surya. Theoritical Review; Teori Perbedaan Generasi, 2016. Adam, Aulia. Tirto.id. 2017. https://tirto.id/selamat-tinggal-generasi-milenial-selamat-datang-generasi-z-cnzX

Sebanyak 80 orang Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Golongan III dari Komisi Pemilihan Umum telah mengikuti Tahapan On Campus I sebagai bagian dari rangkaian Pelatihan Dasar (Latsar) CPNS Tahun 2019. Rangkaian Latsar CPNS KPU ini dimulai sejak 12 Agustus hingga 3 September 2019 yang berlangsung di Balai Diklat Aparatur Kementerian Kelautan dan Perikanan Sukamandi, Subang, Jawa Barat. Pada Latsar ini, 80 orang CPNS KPU yang mengikuti latsar berasal dari berbagai satuan kerja, diantaranya KPU RI, KPU Provinsi DKI Jakarta, KPU Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu, KPU Kabupaten Karawang, KPU Kabupaten Bandung Barat, KPU Kabupaten Cianjur, KPU Kabupaten Cirebon, KPU Kabupaten Tasikmalaya, KPU Kabupaten Pangandaran, KPU Kota Banjar, KPU Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, dan KPU Kabupaten Blitar. Sesuai Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 12 tahun 2018, setiap Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) wajib menjalani masa prajabatan selama 1 tahun terhitung sejak tanggal pengangkatan sebagai CPNS. Selama masa prajabatan, CPNS diwajibkan mengikuti pelatihan dasar (latsar). Pelatihan Dasar CPNS adalah pendidikan dan pelatihan dalam Masa Prajabatan yang dilakukan secara terintegrasi untuk membangun integritas moral, kejujuran, semangat dan motivasi nasionalisme dan kebangsaan, karakter kepribadian yang unggul dan bertanggung jawab, dan memperkuat profesionalisme serta kompetensi bidang. Kompetensi bidang dapat diukur berdasarkan beberapa hal, diantaranya menunjukkan sikap perilaku bela negara, mengaktualisasikan nilai-nilai dasar PNS dalam pelaksanaan tugas jabatannya, mengaktualisasikan kedudukan dan peran PNS dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan menunjukkan penguasaan Kompetensi Teknis yang dibutuhkan sesuai dengan bidang tugas. Pelatihan dasar CPNS yang diikuti oleh KPU sesuai standar yang telah dibuat oleh LAN dibagi menjadi dua tahap, yaitu on campus dan off campus. Pada on campus, CPNS KPU mendapatkan materi Sikap dan Perilaku Bela Negara, Nilai-Nilai Dasar PNS (ANEKA), dan Kedudukan dan Peran PNS dalam NKRI. Sedangkan pada tahap off campus, CPNS KPU diwajibkan mengaktualisasikan nilai-nilai yang sudah didapatkan ketika tahap on campus sekaligus mengimplementasikan isu yang didapatkan pada satuan kerja masing-masing. Pada tahap on campus, peserta latsar diwajibkan membuat rancangan aktualisasi. Tema yang diangkat pada rancangan aktualisasi dipilih berdasarkan urgensi dari beberapa isu yang ditemukan pada sub bagian dari masing-masing peserta latsar. Sebagai calon pegawai negeri sipil, peserta latsar dituntut untuk kreatif dan inovatif agar bisa membantu mengembangkan dan memberikan perubahan pada satuan kerja. Rancangan yang dibuat dan dipresentasikan dihadapan coach dan penguji dari balai diklat akan diterapkan oleh peserta latsar pada tahap off campus selama kurang lebih 1,5 bulan. Untuk KPU Kabupaten Kepulauan Seribu, satu CPNS yang ditugaskan pada sub bagian teknis dan hupmas yaitu Mia Ariesta mengambil isu optimalisasi pemberitaan dan penerbitan informasi pemilu melalui penambahan fitur baru pada website KPU Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu. Sebagai lembaga yang bertanggung jawab sebagai penyelenggara pemilu, KPU memiliki tanggung jawab untuk memberikan sosialisasi dan edukasi, informasi dan edukasi mengenai kepemiluan kepada masyarakat. Selain melakukan sosialisasi secara tatap muka, website KPU dapat dijadikan sebagai sumber informasi teraktual mengenai hal-hal yang berkaitan dengan kepemiluan. Berangkat dari hal tersebut, maka CPNS KPU Kepulauan Seribu mencoba mengoptimalkan website KPU Kepulauan Seribu dengan menambahkan fitur artikel yang berisikan informasi mengenai pemilu yang diharapkan dapat menjadi sumber terpercaya mengenai informasi pemilu yang dikemas secara ringan dan mudah dimengerti oleh masyakarat, khususnya masyarakat Kepulauan Seribu. Dalam menjalankan program aktualisasi selama masa off campus, para CPNS diharapkan dapat menerapkan nilai-nilai dasar ANEKA dan memahami kedudukan dan peran ASN di NKRI sehingga nilai-nilai tersebut dapat mengubah mindset CPNS untuk meningkatkan kinerjanya dan mengubah pandangan masyarakat mengenai perilaku PNS yang selama ini mendapatkan cap kurang baik. Pada dasarnya, menjadi ASN merupakan tanggung jawab yang cukup berat. Menjadi ASN berarti siap mengabdikan hidupnya untuk menjalankan tugas dan fungsinya, yaitu sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayan publik, perekat dan pemersatu bangsa. Melalui kegiatan pelatihan dasar CPNS yang diikuti oleh CPNS KPU, kedepannya semoga dapat membangun karakter dan mental pegawai KPU yang sesuai dengan misi KPU RI, yaitu berintegritas, mandiri, memiliki kompetensi dan profesionalisme sebagai penyelenggara Pemilu dengan mengukuhkan code of conduct penyelenggara Pemilu.

Langit yang cerah serta ombak yang cukup tenang mengantarkan tim KPU Kepulauan Seribu menuju ke Pulau Sebira, pulau terdepan di DKI Jakarta untuk menjalani salah satu proses tahapan yang menjadi bagian dari Pemilu Serentak 2019, yakni sosialisasi. Edukasi politik melalui kegiatan sosialisasi merupakan aspek penting yang wajib dilakukan oleh penyelenggara pemilu untuk meningkatkan pengetahuan dan partisipasi pemilih. Sesuai dengan Peraturan KPU nomor 14 tahun 2019, pelaksanaan tahapan sosialisasi yang dimulai sejak tanggal 17 Agustus 2018 hingga 14 April 2019. Pelaksanaan dengan waktu yang cukup panjang ini dimanfaatkan dengan sebaik mungkin untuk menyampaikan materi sosialisasi yang cukup banyak, dimulai dari pemutakhiran data pemilih, jenis dan warna surat suara yang harus dicoblos pada 17 April 2019, hingga cara pencoblosan pada surat suara yang sah dan proses penghitungan suara. Melakukan sosialisasi di Pulau Sebira memiliki tantangan tersendiri bagi KPU Kepulauan Seribu sebagai penyelenggara pemilu. Meskipun sudah beberapa kali dijalani, namun melakukan sosialisasi ke pulau terdepan ini selalu terasa spesial. Pulau Sebira didominasi oleh masyarakat keturunan Bugis dan masih sangat kental unsur kearifan lokalnya. Pulau Sebira merupakan satu-satunya pulau di Kepulauan Seribu yang masih memiliki kepala suku. Meskipun saat ini sudah berganti nama menjadi Ketua RW, namun power yang dimiliki kepala suku di pulau ini masih cukup kuat dan bisa menentukan arah kebijakan politik masyarakatnya. Kentalnya unsur kedaerahan di pulau ini juga ditunjukan dari rumah-rumah warga yang masih berbentuk rumah panggung. Pulau dengan mayoritas penduduknya berprofesi sebagai nelayan ini dikategorikan sebagai basis pemilih marginal karena letak wilayah yang cukup sulit untuk dijangkau. Ada beberapa tantangan yang harus dilalui oleh penyelenggara pemilu untuk melakukan sosialisasi ke Pulau Sebira yang secara geografis letaknya lebih dekat dengan Pulau Sumatera. Pertama, faktor cuaca sangat menentukan keamanan perjalanan. Apabila cuaca sedang berangin bahkan musim hujan, sulit untuk menempuh perjalanan ke pulau tersebut karena ombak yang besar dan cukup berbahaya. Selain itu, kapal yang digunakan untuk menuju ke Pulau Sebira pun terbatas, hanya 2 kali dalam seminggu apabila menggunakan kapal cepat milik Pemprov DKI. Waktu tempuh yang diperlukan untuk menyambangi Pulau Sebira dengan menggunakan kapal kayu tradisional selama kurang lebih 8 jam perjalanan. Sedangkan, jika menaiki kapal cepat membutuhkan waktu 3 jam. Kedua, dengan mayoritas masyakarat yang memiliki mata pencaharian sebagai nelayan ini mengharuskan penyelenggara pemilu menyesuaikan waktu sosialisasi dengan jadwal pulang nelayan ke daratan. Biasanya, sosialisasi dilakukan pada hari Jumat atau pada malam hari agar semua elemen masyarakat bisa berkumpul dan mendapatkan informasi mengenai pemilu yang dilaksanakan di RPTRA Pulau Sebira. Melakukan sosialisasi di Pulau Sebira ini pun memakan waktu lebih dari satu hari karena harus menyesuaikan jadwal nelayan dan jadwal kapal untuk kembali ke daratan Jakarta. “Saat di perjalanan menuju Pulau Sebira pada tahapan Pilkada tahun 2017 lalu, ketika itu sedang musim berangin. Saat itu kami naik kapal kayu karena speedboat nggak mau beroperasi saat ombak besar. Pernah karam waktu itu, pecah dihantam ombak sekitar tahun 2017 juga. Ketika berangkat sih aman-aman saja. Tapi ketika mau kembali ke Jakarta, cuaca sedang tidak bagus. Awalnya kami menunggu hingga cuaca bagus, namun hingga jam 11 siang nggak menunjukan adanya perubahan. Kami berpikir, daripada menunggu hingga malam, lebih baik kita hajar aja. Eh ternyata, baru keluar sebentar dari dermaga, kapal kayu yang kami tumpangi dihantam ombak setinggi kurang lebih 4 meter! Parahnya lagi, kapalnya sampai mengeluarkan bunyi KRAK saking kencengnya kena terpaan ombak. Perjalanan pun kami tempuh kurang lebih 4 jam menuju Pulau Harapan. Itu pengalaman yang tidak bisa saya lupakan sampai sekarang,” Kenang Wawan Setiawan, Staf KPU Kepulauan Seribu. Meskipun sulitnya medan yang ditempuh untuk menuju ke Pulau Sebira, hal tersebut terbayarkan dengan respon yang sangat baik dari penduduk pulau dalam menyambut kedatangan penyelenggara pemilu dan antusiasme warga dalam mengikuti sosialisasi pemilu. “Akses ke Pulau Sebira ini cukup sulit dan menantang, namun kami senang karna antusiasme warga terhadap pemilu cukup tinggi dan kedatangan kami ke sini disambut meriah”, tambah Wawan Setiawan. Antusiasme warga pun tak berhenti sampai disitu. Berdasarkan data internal yang dimiliki oleh KPU Kepulauan Seribu, dari total pemilih sebanyak 417 orang, tingkat partisipasi masyarakat pada Pemilu Serenak 2019 khususnya pada Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden mencapai 86%. Hal ini tentu harus diapresiasi mengingat tidak semua masyarakat di Pulau Sebira mendapatkan akses pendidikan yang layak namun memiliki tingkat partisipasi politik yang cukup tinggi. Ada hal menarik yang bisa diambil dari perjalanan menuju Pulau Sebira untuk melakukan tahapan kepemiluan. Ibarat sebuah berlian, sukar didapatkan namun sebanding dengan keindahannya, Pulau Sebira ini pun memiliki keindahan meskipun harus melewati rintangan yang cukup berat. Pulau yang masih sangat asri dengan kadar oksigen yang baik serta lingkungan yang bersih menjadi poin plus tersendiri untuk pulau ini. Disamping itu, pulau ini memiliki Mercusuar yang dibangun sejak jaman kolonial Belanda tahun 1896 yang menjadi daya tarik tersendiri bagi Pulau Sebira. Hal ini menjadi berkah tersendiri bagi KPU Kepulauan Seribu sebagai penyelenggara yang mendapatkan kesempatan untuk melakukan sosialisasi dan menjalani proses tahapan pemilu di Pulau Terdepan DKI Jakarta. Adalah tanggung jawab moral bagi KPU Kepulauan Seribu untuk memberikan sosialisasi ke semua daerah yang berada di Kepulauan Seribu, termasuk daerah terluar sekalipun seperti Pulau Sebira untuk mewujudkan tujuan bersama, yaitu Pemilih Berdaulat, Negara Kuat.

Penyelenggaraan Pemilu Serentak 2019 memiliki banyak hal menarik yang dapat dicermati dan dijadikan pelajaran untuk penyelenggaraan pemilu selanjutnya. Pasalnya, penyelenggaraan pemilu serentak ini merupakan sejarah baru bagi demokrasi Indonesia yang tentu saja meninggalkan banyak kesan untuk masyarakat, termasuk bagi penyelenggara pemilu itu sendiri. Selain harus mendistribusikan logistik pemilu dengan mengarungi lautan dengan medan yang tidak biasa, KPU Kepulauan Seribu sebagai penyelenggara pemilu yang bertanggung jawab pada daerah pemilihan di Kepulauan Seribu juga memiliki tanggung jawab untuk memastikan seluruh penduduk yang terdaftar sebagai pemilih di Kepulauan Seribu mengetahui informasi mengenai kepemiluan dan menggunakan hak pilihnya pada 17 April 2019. Sebagai wujud implementasi dari salah satu misi KPU yaitu meningkatkan partisipasi dan kualitas pemilih dalam Pemilu sebagai bentuk dari Pemilih Berdaulat Negara Kuat, KPU Kepulauan Seribu memiliki kewajiban untuk memfasilitasi para pemilih dari berbagai aspek, salah satunya aspek Pemilih Berkebutuhan Khusus. Pemilih berkebutuhan khusus yakni pemilih yang mencakup masyarakat di wilayah perbatasan atau terpencil, penghuni lembaga permasyarakatan, pasien dan pekerja rumah sakit, pekerja tambang lepas pantai, perkebunan, dan kelompok lain yang terpinggirkan. Salah satu kategori Pemilih Berkebutuhan Khusus yang berada di daerah Kepulauan Seribu adalah pemilih yang merupakan pekerja di perusahaan pengeboran minyak lepas pantai. Pada wilayah Kepulauan Seribu, terdapat perairan yang dihuni oleh perusahaan pengeboran minyak lepas pantai dengan kondisi banyak pekerja yang tidak bisa pulang ke daerah asal pada hari pencoblosan yang disebabkan oleh beberapa hal. Pertama, sistem kerja shifting yang mewajibkan pekerja untuk tetap masuk pada hari pencoblosan. Kedua, kapal yang digunakan sebagai transportasi pekerja untuk datang dan pulang ke Jakarta tidak beroperasi setiap hari sehingga mengharuskan pekerja untuk tinggal beberapa hari di anjungan tersebut. Maka dari itu, KPU Kepulauan Seribu memfasilitasi para pekerja untuk menggunakan hak pilihnya dengan mendirikan TPS di beberapa titik di wilayah pengeboran minyak lepas pantai. Dengan kondisi medan di wilayah pengeboran minyak lepas pantai yang sulit dijangkau dan cukup menantang, hal ini menjadikan Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang berada pada wilayah tersebut dinobatkan sebagai TPS termahal di DKI Jakarta. TPS termahal ini terletak di dua lokasi pengeboran minyak lepas pantai Kepulauan Seribu milik PT Pertamina Hulu Energi Offshore North West Java (PHE ONWJ) dan PT Pertamina Hulu Energi Offshore Southeast Sumatra (PHE OSES). TPS yang ada di wilayah ini berjumlah 9 TPS dengan perincian 4 TPS di daerah PHE ONWJ yang tersebar di beberapa titik, yaitu pada Anjungan Echo, Anjungan Bravo, Anjungan Mike Mike, dan Anjungan Zulu, serta 5 TPS berada di PHE OSES yang tersebar dengan perincian tiga TPS di Pulau Pabelokan, satu TPS di Wilayah Central Business Unit (CBU), dan satu TPS di wilayah North Business Unit (NBU). Dengan kondisi TPS yang tersebar di tengah laut lepas, maka membutuhkan transportasi khusus untuk menyambangi daerah tersebut. Untuk mengantarkan KPPS yang bertugas pada hari pencoblosan, menjemput logistik dan elemen-elemen lain yang terlibat dalam pemungutan suara hingga proses distribusi pasca pemungutan suara, KPU Kepulauan Seribu dan badan pengawas pemilu harus menaiki kapal dan chopper untuk bisa menjangkau beberapa titik TPS yang telah ditentukan. Tentu saja, dengan transportasi khusus yang digunakan serta akomodasi yang harus dikeluarkan untuk proses pengantaran hingga distribusi pasca pemungutan suara, biaya yang dikeluarkan pun tidak murah karena menghabiskan budget lebih dari 50 juta untuk mendirikan 9 TPS yang berada di wilayah ini. Dengan kerjasama yang solid antara pihak KPU Kepulauan Seribu dan PHE, penyelenggaraan pemilu di wilayah pengeboran minyak lepas pantai ini berhasil terlaksana dengan baik meskipun menemui beberapa kendala, salah satunya data pemilih yang berubah-ubah dikarenakan shift para pekerja yang tidak tentu. Namun, hal tersebut berhasil ditangani dan kendala yang ditemukan dapat menjadi koreksi serta referensi untuk penyelenggaraan pemilu yang akan datang.

Para Relawan Demokrasi di Kelurahan Pulau Untung Jawa bekerjasama dalam memberikan sosialisasi Pemilu kepada masyarakat. Siti Fatimah, Siti Khalifah, dan Ismi Ayu adalah Relawan Demokrasi yang berasal dari segmen pemilih muda, komunitas, dan pemilih perempuan. Masyarakat yang menjadi target sosialisasi kali ini adalah Ibu-ibu, pedagang, dan remaja. Sosialisasi dilakukan dengan cara berkeliling jemput bola untuk menemui target sasaran guna menyampaikan pentingnya memberikan hak pilih dalam Pemilu 2019 dalam menentukan masa depan bangsa Indonesia. Masyarakat Pulau Untung Jawa menyambut baik pelaksanaan sosialisasi oleh Relawan Demokrasi. Melalui sosialisasi tersebut juga disampaikan pertanyaan-pertanyaan seputar Pemilu 2019 dari masyarakat.